Dampak Batalnya Kenaikan
Harga BBM
Pada
akhirnya DPR “menyetujui” kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal ini
ditandai dengan keputusan DPR yang menetapkan perubahan atas Undang-undang
Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012. Dalam
perubahan tersebut, DPR menyetujui penambahan pasal 7 ayat 6A dalam perubahan
UU APBN 2012 tersebut, yang memungkinkan pemerintah untuk menaikkan harga BBM
jika fluktuasi harga minyak mentah dunia sebesar 15 persen selama 6 bulan.
Penambahan pasal ini menjadi penting bagi rezim neoliberal, karena pasal
tersebut mengatur koridor harga minyak mentah Indonesia dan jangka waktu
naiknya harga minyak mentah Indonesia, yang akan dijadikan acuan rezim
neoliberal untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.
Sudah sejak lama, rezim neoliberal berusaha untuk menaikkan harga BBM karena
mereka beralasan, bahwa subsidi BBM selama ini telah salah sasaran. Rezim
neoliberal mengatakan, bahwa selama ini BBM bersubsidi tidak dinikmati oleh rakyat
miskin. Padahal sudah banyak bukti yang menjelaskan, bahwa dampak kenaikan
harga BBM bersubsidi malah akan semakin menyengsarakan kehidupan rakyat pekerja
di Indonesia, dengan kenaikkan harga bahan-bahan pokok, harga barang, biaya
transportasi umum, dan yang lainnya, yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh
rakyat pekerja.
Berdasarkan penambahan pasal itu dalam UU APBN 2012 tersebut, juga dapat
dimaknai bahwa kedaulatan rakyat yang diwakili suaranya oleh DPR telah dilucuti
oleh elit-elit politik. Hal ini dikarenakan DPR menyerahkan sepenuhnya
persoalan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut ke tangan pemerintah. Tentu
saja hal ini semakin membuktikan, bahwa elit-elit dan partai-partai politik
tidak pernah memiliki kepentingan untuk mensejahterakan rakyat. Mereka hanya
memiliki mementingkan kepentingannya pribadi dan kelompoknya saja.
Penambahan pasal tersebut yang menyatakan pemerintah dapat menaikkan harga BBM
bersubsidi jika terjadi fluktuasi harga minyak mentah dunia sebesar 15 persen
selama 6 bulan menunjukkan, bahwa Indonesia memang sangat tergantung dengan
harga minyak mentah dunia. Hal ini tidak aneh, jika mengingat 70% sumur migas
di Indonesia dikuasai oleh perusahaan minyak dan gas (migas) asing.
Perusahaan-perusahaan asing tersebut lebih memilih untuk mengekspor produksi
minyak mentah di Indonesia, dibandingkan penggunaan di dalam negeri untuk
kebutuhan rakyat Indonesia.
Dan batalnya kenaikan harga bbm, ternyata menyebabkan dampak juga terhadap
masyarakat. Pelaku usaha dan industri mengatakan batalnya rencana
pemerintah menaikkan harga BBM menjadikan situasi ekonomi di Indonesia diwarnai
ketidakpastian, sedikitnya hingga Juli mendatang. pengusaha lain yang mengaku
menanggung ongkos produksi lebih tinggi karena belanja modal meroket lebih dulu
dibanding harga BBM. Expected inflation semacam ini yang justru
menyebabkan situasi ketidakpastian berkepanjangan. Akibatnya inflasi terus
terseret. Sekarang harga BBM tidak naik tetapi inflasi bisa jadi malah dua
kalinya karena terlanjur ada kondisi psikologis harga akan naik nanti entah
bulan apa.
Dan pengunjuk rasa yang berkontribusi atas tertundanya kenaikan harga BBM sadar
atau tidak disadari telah melancarkan double-hit. Pukulan pertama saat rencana
kenaikan harga BBM per 1 April mulai ramai diberitakan, harga beberapa bahan
pokok, tarif jasa, dan biaya transportasi sudah bergerak naik. Kenaikan dengan
pola yang sama bisa dipastikan akan terjadi lagi saat pemerintah kembali
mengumumkan jadwal baru kenaikan harga BBM, mengikuti kesepakatan rapat
paripurna pekan lalu dan ini akan menjadi pukulan kedua.
Kerugian akan lebih besar lagi jika kerusakan yang terjadi karena demonstrasi
yang anarkistis dan cara penanganan yang cenderung represif ikut dihitung.
Dengan semua dampak ketidaknaikan BBM bersubsidi tersebut, dana bantuan
langsung tunai (BLT) dan kompensasi lain yang totalnya Rp 25 triliun dan
seharusnya menjadi bantalan dari pukulan kenaikan harga juga batal dicairkan.
Dana yang sudah diketok oleh DPR untuk masuk dalam UU APBN-P 2012 itu baru akan
cair apabila harga BBM bersubsidi jadi dinaikkan. Untuk semua dampak ini,
adakah yang akan berdemonstrasi?
Jadi, selain keputusan yang diklaim sebagai kompromi terbaik atas pertentangan pihak yang setuju dan tidak setuju atas kenaikan harga BBM, Pemerintah dan DPR juga harus rela untuk diklaim telah memberikan ketidakpastian baru atas perekonomian negara. Sebab, harga barang telah naik, tetapi justru harga BBM dijaga tetap untuk sementara waktu.
Tak hanya itu pembatalan harga BBM juga memberikan dampak , Mata uang rupiah
terhadap dollar AS pada Senin (2/4/2012) pagi melemah sebesar lima poin seiring
dengan pembatalan kenaikan harga bahan bakar minyak. Nilai tukar mata uang
rupiah dalam transaksi antarbank di Jakarta, Senin pagi, melemah sebesar lima
poin menjadi Rp 9.170 dibandingkan sebelumnya Rp 9.165 per dollar AS.
"Pasar obligasi diperkirakan mengalami tekanan karena pembatalan kenaikan
harga BBM. Kondisi itu berpotensi rupiah mengalami tekanan.
Meski demikian, Bank Indonesia (BI) masih menjaga pergerakan nilai tukar dalam
negeri," kata analis pasar uang dari Samuel Sekuritas, Lana
Soelistianingsih, di Jakarta. Ia menambahkan, pembatalan kenaikan harga
BBM kemungkinan membuat lembaga pemeringkat Standard & Poor’s (S&P)
menunda kenaikan peringkat utang Indonesia karena defisit APBN-P 2012 menjadi
lebih tinggi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar