HUKUM PERDATA

HUKUM PERDATA

1.      Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata adalah suatu hukum perorangan, hukum yang mengatur hak dan kewajiban dari perseorangan yang satu terhadap yang lainnya didalam pergaulan masyarakat dan didalam hubungan keluarga (Scholten)

2.      Sejarah Hukum Perdata

Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yaitu yang disusun berdasarkan hukum Romawi 'Corpus Juris Civilis'yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut (hukum perdata) dan Code de Commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda m dari Perancis (1813)

Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh J.M. Kemper disebut Ontwerp Kemper. Namun, sayangnya Kemper meninggal dunia pada 1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh Nicolai yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia.

Keinginan Belanda tersebut terealisasi pada tanggal 6 Juli 1880 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia yaitu :

• BW [atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda).
• WvK [atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang]

Menurut J. Van Kan, kodifikasi BW merupakan terjemahan dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda.

3.      Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Di Indonesia hukum perdata berlaku bagi seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat (Belanda) yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan BW. Sebagian materi BW sudah dicabut berlakunya dan sudah diganti dengan Undang-Undang RI, misalnya mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan, dan UU Kepailitan.

Kodifikasi KUH Perdata Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari 1848. Setelah Indonesia Merdeka, berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, KUH Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan Undang-Undang baru berdasarkan Undang–Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda merupakan induk hukum perdata Indonesia.

4.      Sistematika Hukum Perdata

·        SISTEMATIKA HUKUM PERDATA EROPA MENURUT ILMU PENGETAHUAN

-          Bagian I ( Hukum Perorangan)

Berisikan peraturan yang mengatur kedudukan orang dalam hukum, hak dan kewajiban serta akibat hukumnya.

-          Bagian II ( Hukum Kekeluargaan )

Berisikan peraturan yang mengatur hubungan antara orang tua dengan anaknya, hubungan suami istri serta hak dan kewajiban masing-masing.

-          Bagian III ( Hukum Harta Kekayaan )

Berisikan peraturan yang mengatur kedudukan benda dalam hukum, yaitu pelbagai hak-hak kebendaan.

-          Bagian IV ( Hukum Waris )

Berisikan peraturan yang mengatur benda-benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia

·        SISTEMATIKA HUKUM PERDATA EROPA DALAM KUHS

-          Buku I ( Tentang Orang )

Berisikan hukum perorangan dan hukum keluarga

-          Buku II (Tentang Benda )

Berisikan Hukum harta kekayaan dan hukum waris

-          Buku III ( Tentang Perikatan )

Berisikan hukum perikatan yang lahir dari UU dan dari persetujuan dan perjanjian

-          Buku IV ( Tentang Pembuktian dan Daluwarsa )

Berisikan Peraturan tentang alat bukti dan kedudukan benda akibat lampau waktu

SUMBER :

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=hukum%20perdata&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fstaff.ui.ac.id%2Finternal%2F090603089%2Fmaterial%2FHUKUMPERDATA.doc&ei=t9mHUcW5F4fUrQflvYD4Cg&usg=AFQjCNFr8Kq8w4_XgDPDUx3QBYMhYrpahw&bvm=bv.45960087,d.bmk