TULISAN BAHASA INDONESIA

16 Provinsi Naikkan UMP di 2014

Liputan6.com, Jakarta : Sebanyak 16 provinsi telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 hingga batas akhir penetapan pada Jumat, 1 November 2013.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar memberikan apresiasi yang tinggi kepada para gubernur yang telah berhasil menetapkan upah minimum 2014 secara tepat waktu.

“Penetapan upah minimum secara tepat waktu memberikan kepastian hukum bagi para pekerja dan pengusaha di daerahnya masing-masing, “kata Muhaimim di Jakarta, Sabtu (2/11/2013).

Muhaimin menuturkan, penetapkan UMP memang diperlukan kehati-hatian karena harus mempertimbangkan berbagai kondisi-kondisi tertentu. Namun dengan mempertimbangkan kepentingan bersama, penetapan UMP segera harus diterapkan agar dapat berlaku efektif dan dipatuhi semua pihak, terutama pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah di masing-masing daerah.

“Bagi provinsi yang belum menetapkan, Pembahasan penetapan upah minimum, diharapkan dapat dipercepat, sehingga tidak menimbulkan masalah dan penetapan upah minimum dapat diterapkan dengan tepat waktu,” pintanya.

Dia menyatakan, tim asistensi dan monitoring penetapan UMP tahun 2014 yang dibentuk Kemnakertrans masih terus menunggu laporan dari provinsi-provinsi yang belum menetapkan upah minimum 2014.

“Berdasarkan laporan sementara, penetapan UMP 2014 yang tertunda di beberapa provinsi disebabkan masih dalam proses pembahasan akhir dan menunggu surat keputusan gubernur masing-masing,” ungkap Menakertrans Muhaimin Iskandar.

Data Kemenakertrans menunjukkan, sebanyak 18 provinsi dilaporkan masih belum menetapkan upah minimum dan masih menunggu keputusan gubernur meskipun sudah semua dewan pengupahan daerah telah menetapkan besaran KHL-nya.

Dari 18 Provinsi yang belum menetapkan upah minimum tersebut, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kemungkinan terdapat 4 Provinsi yang tidak akan menetapkan UMP yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta.

Muhaimim menyatakan pemerintah, pengusaha dan pekerja sepakat untuk mendorong terus kenaikan upah pekerja/buruh secara bertahap, namun ketentuan kenaikan rata-rata UMP per tahun tidak dapat disamaratakan oleh setiap provinsi.

Berikut Daftar Provinsi yang telah Menetapkan UMP 2014:

1. Jakarta, UMP 2014 sebesar Rp 2,44 juta atau naik 9% dari UMP 2013 Rp 2,2 juta.
2. Banten, UMP 2014 sebesar Rp 1,32 juta atau naik 13,25% dari UMP 2013 Rp 1,17 juta.
3. Kepulauan Riau, UMP 2014 sebesar Rp 1,66 juta atau naik 21,97% dari UMP 2013 Rp 1,36 juta.
4. Riau, UMP 2014 sebesar Rp 1,7 juta atau naik 21,4% dari UMP 2013 Rp 1,4 juta.
5. Sumatera Utara, UMP 2014 sebesar Rp 1,5 juta atau naik 10% dari UMP 2013 Rp 1,3 juta.
6. Sumatera Barat, UMP 2014 sebesar Rp 1,49 juta atau naik 10,37% dari UMP 2013 Rp 1,35 juta.
7. Bangka-Belitung, UMP 2014 sebesar Rp 1,64 juta atau naik 29,64% dari UMP 2013 Rp 1,26 juta.
8. Bengkulu, UMP 2014 sebesar Rp 1,35 juta, atau naik 45% dari UMP 2013 Rp 930 ribu.
9. Jambi, UMP 2014 sebesar Rp 1,5 juta atau naik 15,56% dari UMP 2013 Rp 1,3 juta.
10. Kalimantan Tengah, UMP 2014 sebesar Rp 1,72 juta atau naik 11% dari UMP 2013 Rp 1,55 juta.
11. Kalimantan Barat, UMP 2014 sebesar Rp 1,38 juta atau naik 30% dari UMP 2013 Rp 1.06 juta
12. Kalimantan Selatan, UMP 2014 sebesar Rp 1,62 juta atau naik 21,12% dari UMP 2013 Rp 1,33 juta.
13. Kalimantan Timur, UMP 2014 sebesar Rp 1,88 juta atau naik 7,66% dari UMP 2013 Rp 1,76 juta.
14. Sulawesi Tenggara, UMP 2014 sebesar Rp 1.400.000 naik 24,42% dari UMP 2013 Rp 1.125.207
15. Papua, UMP 2014 sebesar Rp 1,9 juta atau naik 11,11% dari UMP 2013 Rp 1,71 juta.
16. NTB, UMP 2014 sebesar Rp 1,21 juta atau naik 10% dari UMP 2013 Rp 1,1 juta.

#SUMBER :http://bisnis.liputan6.com/read/736609/16-provinsi-naikkan-ump-di-2014-cek-di-sini-lengkapnya

ANALISA :

UMP atau Upah Minimum Provinsi ini selalu naik turun setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan para buruh dan pengusaha yang membuat UMP ini naik turunnya, pendapat atau permintaan dari para buruh dan pengusaha yang bertolak belakang dan yang mempunyai dampak atas permintaannya tersebut membuat pemerintah harus dapat membuat UMP yang tidak merugikan kedua belah pihak.

Seperti halnya terkait dengan artikel di atas, beberapa provinsi sudah menaikkan UMP nya termasuk dengan Jakarta. Naiknya UMP ini sebenernya bagus juga apalagi untuk para buruh, tapi apabila terlalu tinggi juga sebenarnya kurang bagus juga ya. Karena tingginya UMP akan menyebabkan para Pengusaha males untuk mempunyai pekerja karena terlalu mahalnya upah yang harus dikeluarkan oleh pengusaha untuk membayar para pekerja.

Dalam hal ini, maka dari itu akan mencari jalan keluar yang akan adil bagi kedua belah pihak. Karena atas mogok kerjanya para buruh ini sudah membuat kerugian hingga miliaran rupiah, dan juga para pengusaha akan lebih memilih untuk hengkang saja apabila upah para buruh terlalu tinggi juga. Maka dari itu dalam hal ini, pemerintah benar-benar serius dalam menentukan UMP ini.

Seperti yang terlihat di artikel diatas, sudah ada berapa UMP yang telah ditetapkan. Dari ditetapkannya UMP diatas saya sih berharap para pengusaha dan buruh bisa menerimanya. Karena apabila salah satu pihak masih dalam egonya masing-masing, akan membawa kerugian pula bagi kedua belah pihak. Misalnya untuk para pengusaha mogoknya para buruh untuk bekerja akan membawa kerugian karna usahanya yang tida berproduksi sementara karena mogoknya para buruh. Dan untuk para buruh juga apabila terus-terusan berdemo dan mogok untuk beerja, para pengusaha juga akan lengah dan akan memilih untuk memberhentikan para pekerjanya dan menggantinya dengan pekerja impor dari luar negri atau menggantinya dengan mesin. Kalau hal ini benar-benar terjaddi maka tidak bagus juga untuk kondisi Negara Indonesia ini karena pengangguran di Indonesia akan semakin banyak.